Beranda News Anggaran perubahan agama tahun 2021 mengalami defisit sebesar Rp 68,93 miliar.

Anggaran perubahan agama tahun 2021 mengalami defisit sebesar Rp 68,93 miliar.

Kami akan segera membahasnya agar bisa disahkan dalam waktu dekat.

Lubuk Basung (ANTARA) – Wakil Bupati Sumbar Irvan Fikri mengatakan ada defisit 68,93 miliar dalam Rancangan Umum Perubahan Kebijakan Fiskal (KUA) dan Rencana Perubahan Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) untuk perubahan APBD 2021 rupiah.

“Defisitnya sangat besar dan tidak termasuk penambahan untuk penanggulangan COVID-19,” kata Wakil Bupati Irvan Fikri saat rapat paripurna nota penjelasan Rencana Perubahan KUA dan Rencana Perubahan PPAS Perubahan APBD Agam Tahun Anggaran 2021. , di Lyubuk Basung, Senin.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Agam Novi Irvan didampingi Wakil DPRD Agam Irfan Amram, dihadiri oleh anggota DPRD Agama, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan lain-lain.

Irvan Fikri mengatakan kondisi ini membutuhkan pembahasan yang detail hingga komposisi perubahan APBD 2021 seimbang.

Menurutnya, jika hal itu tidak tercapai, kas daerah mungkin tidak cukup untuk membayar tagihan hingga akhir tahun 2021.

“Perlu pembahasan yang detail antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Tim Anggaran DPRD agar APBD seimbang,” ujarnya.

Dia menambahkan, defisit tersebut disebabkan oleh proyeksi pendapatan sebesar Rp 1,41 triliun dan belanja Rp 1,52 triliun.

Penerimaan tersebut, kata dia, berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 110,52 miliar, pendapatan transfer turun Rp 18,45 miliar atau sekitar 1,48 persen dari target semula menjadi Rp 1,23 triliun, yang terdiri dari pengurangan anggaran. dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 24,66 miliar, dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 789 juta.

Namun, bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi Sumbar sebesar Rs 7 miliar ditambahkan.

“Pendapatan daerah lain yang sah diproyeksikan tetap sebesar Rs 74,73 miliar,” katanya juga.

Belanja daerah meningkat sebesar Rs 6,69 miliar, atau 0,44 persen dari APBD asli, menjadi Rs 1,52 triliun.

Belanja daerah dengan rincian beban operasional meningkat Rp 18,10 miliar atau 1,55 persen dari APBD semula menjadi Rp 1,18 triliun.

“Kenaikan alokasi biaya tidak langsung ini sebagai respon atas kebijakan reorientasi dan realokasi anggaran penanggulangan COVID-19 di Dinas Kesehatan, RSUD Lubukbasung, Dinas Sosial dan BPBD,” ujarnya lagi.

Sedangkan belanja modal turun lebih dari INR 7,43 miliar atau 3,91 persen dari APBD semula, sehingga sebesar INR 182,71 miliar.

Penurunan belanja langsung tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintah melakukan reorientasi dan realokasi anggaran.

Selain itu, kontinjensi diproyeksikan tetap sebesar Rs 3,5 miliar.

Namun, jika mencermati perkembangan pandemi COVID-19, maka dipandang perlu untuk menambah anggaran darurat sesuai dengan amanat Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengolahan Keuangan Daerah, Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 49 Tahun 2020 untuk memperkuat penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi dan penggunaan APBD.

“Biaya transfer dipotong Rp 3,97 miliar atau 2,42 persen dari APBD semula jadi Rp 160,91 miliar,” katanya.

Ketua DPRD Agam Novi Irvan menambahkan, PPAS KUA akan dibahas bersama oleh TAPD dan Kelompok Anggaran DPRD.

“Kami akan segera membahasnya agar bisa disahkan dalam waktu dekat,” katanya.

Artikel sebelumyaKomandan Kodim 1301 menembaki prajurit Kodim Sangihe
Artikel berikutnyaDinas Kesehatan Klungkung mencatat 138 orang dengan gejala ringan yang mengalami isoterm