Beranda News Apeksi Perkenalkan Usulan Jenis Transfer Daerah Untuk RUU HKPD

Apeksi Perkenalkan Usulan Jenis Transfer Daerah Untuk RUU HKPD

Bogor (ANTARA) – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) telah mengajukan usulan untuk mengatur jenis-jenis transfer ke daerah (TKD) sebagai kontribusi terhadap rancangan undang-undang tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (RUU HKPD), yang sedang dibahas di DPR RI.

Usulan itu disampaikan Ketua Apeksi Bima Arya dalam rapat dengar pendapat umum secara virtual (RDPU) dengan Komite IV DPD RI, dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu.

Menurut Bima Arya, mengenai jenis transfer ke daerah, Apeksi menilai perlu diusulkan jenis TKD plus dana daerah dan dana insentif daerah.

“Dana desa kota harusnya TKD yang sejajar dengan dana desa, karena dari segi peruntukannya hampir sama dengan dana desa,” ujarnya.

Walikota Bogor menambahkan dana bina lingkungan dan dana insentif daerah telah ditambahkan ke dalam usulan dana desa, yang harus diperkuat dalam RUU HKPD ini.

Menurut dia, persentase dana distribusi penerimaan pajak dan bukan pajak bisa dipertimbangkan khusus untuk ibu kota provinsi. “Ini berbeda dengan kabupaten atau kota yang bukan ibu kota provinsi dan kota yang mendukung ibu kota,” ujarnya.

Terkait pajak penghasilan, menurut Beam, Apeksi menyarankan perlunya memperjelas lokasi badan usaha yang memiliki cabang atau kemitraan usaha di beberapa daerah. “Ini mengacu pada pembuatan NPWP berdasarkan lokasi usaha,” katanya.

Soal Dana Alokasi Umum (DAU), kata dia, Apexi menilai penurunan pagu alokasi DAU nasional dalam RUU HKPD merupakan kebijakan yang salah dalam rangka peningkatan desentralisasi fiskal.

“Usulan kami adalah menambah satu paragraf pada Pasal 120 Ayat 2, dengan redaksi, total DAU ditetapkan minimal 26 persen dari pendapatan dalam negeri bersih yang ditetapkan APBN,” kata Bima.

Untuk pengelolaan belanja daerah, khususnya belanja bantuan guru melalui TKD, maksimal 30 persen, kata Bima, kata Apeksi, idenya sangat bagus, tapi tidak mudah untuk direalisasikan.

“Apeksi mengusulkan agar penyesuaian porsi biaya pegawai dalam total biaya APBD dilakukan secara bertahap,” ujarnya.

Pertimbangan utama, kata dia, salah satu alokasi pegawai yang sangat besar adalah alokasi pendapatan daerah atau tambahan pegawai dan riap daerah.

“Jika penetapan batas pengeluaran pegawai dilakukan segera setelah RUU tersebut disahkan, dikhawatirkan akan menimbulkan ekses negatif, terutama terkait demotivasi pegawai,” jelas Bima Arya.

Untuk pengawasan APBD, Apexi mengusulkan dibentuknya lembaga pengawasan yang melapor langsung kepada presiden atau BPKP dengan dasar hukum yang kuat sehingga lembaga tersebut dapat menjalankan fungsi pra-audit rancangan APBD. “Karena jenis pengawasan yang dihadapi pemerintah daerah cukup multilevel, dari berbagai sudut,” katanya.

Artikel sebelumyaSekjen DPD RI telah mensosialisasikan SOP mikro standar pelayanan
Artikel berikutnyaPRIMA menerima informasi dari CPU mengenai persyaratan administrasi penyaringan partai politik