Beranda Warganet Bantuan sosial menjadi secercah harapan di tengah pandemi COVID-19

Bantuan sosial menjadi secercah harapan di tengah pandemi COVID-19

Jakarta (ANTARA) – Darsono memanggul 5 kilogram beras dan berjalan menuju rumahnya di Gangga Baledang, Desa Karawang Kulon, Karawang Barat, Jawa Barat. Sambil tersenyum, ia menyodorkan nasi kepada istrinya untuk kebutuhan sehari-hari.

Beras 5 kilogram merupakan bantuan sosial (banso) yang disalurkan pemerintah oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mendukung masyarakat selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Umum (PPKM) dalam rangka pandemi COVID-19.

Darsono mengaku senang bisa mendapatkan Bantuan Beras Sosial (BSB) untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Dia tidak berharap untuk melihat sekilas harapan untuk hidup di masa sulit ini, mendapatkan penghasilan dari toko kelontongnya.

Karena selama PPKM, Darsono mengaku semakin sedikit pelanggan di toko kelontongnya di dekat sekolah. Jadi memenuhi kebutuhan mereka bahkan lebih sulit.

“Toko saya hanya menjual makanan ringan. Paling saya dapat Rp 100.000 bruto, belum termasuk makan untuk keluarga saya,” ujarnya.

Darsono berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah membantu mendapatkan BSB dengan fotokopi KTP-nya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial yang telah memberikan bantuan beras kepada PPKM, meskipun ia tidak terdaftar sebagai penerima Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Sembako/BPNT.

“Saya berterima kasih kepada Kementerian Sosial atas bantuan yang sangat saya butuhkan,” katanya.

Kondisi serupa ditemukan tak jauh dari lokasi: pedagang ayam goreng Irawati sedang berjualan makanan di Gangga Harum Manis, Karawang Kulon, Karawang Barat, Jawa Barat.

Ira, begitu ia disapa, mengaku merasakan dampak ekonomi yang besar pada warung makannya karena adanya PPKM. Diakuinya, sebelum PMKM, dia biasanya memasak nasi sekitar 11-12 liter sehari. Tapi sekarang dia hanya bisa membuat tiga liter beras untuk dijual.

Hal ini juga mempengaruhi ketimpangan pendapatan, yang biasanya sekitar Rs 800.000-900.000 per hari, tetapi selama PPKM menjadi sekitar Rs 350.000 per hari.

“Saya diajak ke Kelurakhan sampai Kemensos datang menyelamatkan berupa beras 5 kilogram. Untuk orang kecil seperti kami, Alhamdulillah,” ujarnya.

Jaring pengaman sosial

Pemberian beras merupakan salah satu pelengkap kebijakan pemerintah untuk mengembangkan jaring pengaman bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

Pemerintah menyalurkan beras untuk bantuan sosial pada saat Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). 10 kg beras bansos disalurkan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) PKH (Program Keluarga Harapan), 10 juta KPM tunai bansos (BST) dan 8,8 juta KPM bantuan pangan non tunai (BPNT)/kartu sembako.

Untuk bantuan sosial beras 5 kilogram disalurkan kepada 5,9 juta pekerja informal di Jawa Bali yang terkena PPKM, sesuai angka yang diajukan pemerintah daerah. Penerimanya adalah pemilik warung kelontong, pedagang kaki lima, tukang ojek, buruh tidak tetap, buruh harian lepas, buruh kontrak, dan lain-lain yang tidak dapat bekerja karena keterbatasan aktivitas.

Program Bantuan Padi PPKM disediakan oleh petani, diakuisisi oleh Bulog berdasarkan Perpres No. 5 Tahun 2015, dan disimpan sebagai Stok Beras Pemerintah (CBP).

Pada Tahap I, bantuan beras PPKM dibagi antara 20 juta KPM, yaitu 10 juta KPM PKH dan 10 juta KPM BST.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) saat ini tengah bersiap berkoordinasi dengan Perum Bulog dan PT Pos Indonesia untuk menyalurkan bantuan beras PPKM tahap kedua kepada 8,8 juta keluarga penerima dalam paket beras medium KPM 10 kg. Dalam hal ini, peran pendamping PKH dan pekerja sosial kabupaten (TKSK) semakin penting.

Selain bantuan beras, pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial berbasis “remittance” seperti PKH, Kartu BPNT/Sembako, dan BST.

Kementerian Sosial mengefektifkan program bansos yang ada, yaitu PKH, Kartu BPNT/Sembako dan BST, untuk menjamin perlindungan sosial penduduk selama PPKM. PKH tahap ketiga Juli-Agustus-September disalurkan pada Juli 2021.

Mensos Tri Rismaharini juga menyampaikan bahwa Kemensos juga membayarkan BST sebesar Rs 300.000 per bulan dengan tarif KPM 10 juta selama dua bulan yaitu dari Mei hingga Juni yang dibayarkan pada bulan Juli.

Kemudian untuk 18,8 juta KPM BPNT/kartu sembako senilai Rp 200.000 per bulan, mereka menerima dua bulan lagi yaitu pada bulan Juli dan Agustus. Jadi mereka mendapatkan 14 bulan.

Anggaran PKH sebesar Rp 28,3 triliun dan anggaran BPNT/Kartu Sembako sebesar Rp 42,3 triliun yang disalurkan melalui Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara). Anggaran BST sebesar Rp 15,1 triliun dialokasikan oleh PT Pos Indonesia.

Selain itu, Kementerian Sosial menyiapkan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 7,08 triliun untuk 5,9 juta keluarga penerima manfaat baru (KPM) menurut angka pemerintah daerah selama periode PPKM.

“Mereka benar-benar baru, datanya berasal dari pemerintah daerah. Besaran bantuan sebesar Rp 200.000 per seribu rupiah selama Juli-Desember 2021,” kata Risma.

Dalam rangka penguatan perlindungan sosial, Risma memastikan transparansi penerimaan bansos melalui aplikasi Cek Bansos atau website Cekbansos.kemensos.go.id, serta terus menyempurnakan dan menerima usulan data warga untuk dimasukkan dalam Jamsostek Terpadu. Data (DTKS).

Selain itu, menyusul keputusan PPKM tersebut, Kemensos juga mempercepat penyaluran bantuan sosial BST, BPNT dan PKH di wilayah terdampak PPKM tingkat 4.

Risma juga meminta masyarakat penerima banso (banso) untuk menolak jika diminta memungut biaya apapun. Ia memastikan akan ada tindakan tegas terhadap mereka yang menyalurkan bansos, namun tidak transparan dan tidak akuntabel.

“(Pelaku) sedang diselidiki. Di Kementerian Sosial, kami sedang melakukan litigasi etika. Polisi juga melakukan ini, ”kata Risma.

Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak penerima manfaat dihormati, terutama dalam keadaan darurat seperti saat ini. Risma ingin memastikan tidak ada pihak yang memanfaatkan penyaluran bantuan untuk tujuan selain penerima.

Anggaran Jaminan Sosial 2022

Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya saat menyampaikan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR-RI Tahun 2021-2022, di Gedung MPR/DPR Jakarta, mengatakan bahwa Pemerintah telah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 427,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022.

Perlindungan sosial diberikan oleh pemerintah melalui berbagai program seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, potongan listrik, subsidi upah, bantuan kerja usaha mikro, bantuan sosial tunai, Dana Desa BLT dan program kartu pra kerja.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial APBN 2021 ditetapkan sebesar Rp408,8 triliun yang dialokasikan dari belanja pemerintah pusat, transfer daerah, dan dana desa.

Presiden Joko Widodo juga mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

“Dalam jangka panjang, ada harapan beliau mampu memutus mata rantai kemiskinan,” kata Presiden.

Presiden menambahkan, untuk mendukung reformasi program perlindungan sosial, pemerintah akan terus menyempurnakan Data Jaminan Sosial Komprehensif (DTKS) dan memadukannya dengan berbagai data terkait.

Harmonisasi data dimaksudkan untuk mendukung reformasi perlindungan sosial yang bertahap dan terukur, untuk mendukung Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan di bawah Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja, dan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan perlindungan sosial dan pengembangan skema perlindungan sosial yang adaptif.

Kebijakan jaring pengaman sosial yang dikeluarkan pemerintah tentunya akan mengutamakan jaring pengaman sosial ke depan ketika pandemi COVID-19 belum bisa diprediksi kapan akan berakhir. Namun, masalahnya lagi-lagi bagaimana pelaksanaan penyaluran bansos di lapangan.

Diharapkan, berkat besarnya manfaat kesejahteraan yang diberikan, masyarakat Indonesia tetap memiliki ketahanan ekonomi dan sosial sehingga tidak jatuh ke dalam kemiskinan yang ekstrim.

Artikel sebelumyaKomunitas Wisata Subulusalam Mengibarkan Bendera Raksasa di Air Terjun
Artikel berikutnyaKabupaten Mahulu masuk Zona Oranye COVID-19