Beranda Warganet BNPB Gelar Risk Assessment Meeting Perkuat SPIP

BNPB Gelar Risk Assessment Meeting Perkuat SPIP

Jangan biarkan tindakan apa pun menyimpang

Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar rapat kajian risiko untuk memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan atau “fraud” yang dapat mengganggu pelaksanaan program pemerintah untuk mencapai tujuan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

Inspektur BNPB I. Kahartomi, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa terkait BCP, pimpinan pemerintah bertanggung jawab untuk merencanakan dan menetapkan tujuan organisasi sesuai dengan visi dan misi yang disepakati, berorientasi pada hasil atau “ hasil” dalam program dan kegiatan yang ditargetkan.

Ia berharap segala sesuatu mulai dari perencanaan hingga hasil akhir dapat terlaksana dengan baik.

Jika ada potensi risiko, lanjutnya, harus segera dikendalikan melalui beberapa solusi yang diatur, seperti menghilangkan, meminimalkan, atau mentransfer risiko.

“Jangan sampai ada tindakan yang dibelokkan. Nah, di situlah risiko dirumuskan dan pengendaliannya,” ujarnya.

Dijelaskannya, selama pelaksanaan kegiatan, perwakilan unit kerja di bawah pengawasan Inspektorat I, antara lain Deputi Bidang Sistem dan Strategi, Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR), serta Badan Informasi dan Komunikasi Data BNPB. Pusat (Pusdatinkom) diberikan materi dan bantuan untuk mengidentifikasi salah satu kegiatan program yang berpotensi memiliki risiko “fraud”.

Dalam proses identifikasi risiko, Kahartomi meminta seluruh perwakilan yang ditunjuk untuk menyelesaikan atau mencapai solusi.

Ia juga meminta untuk menunjukkan objek identifikasi dari program aksi, yang diwujudkan dalam kenyataan, dan tidak hanya dari simulasi atau fiksi.

“Identifikasi risiko ini benar-benar terjadi,” katanya.

Hasil identifikasi program kegiatan untuk masing-masing bidang kemudian dipresentasikan dan didiskusikan bersama dalam pertemuan-pertemuan agar para peserta memiliki pemahaman bersama dan menjadi pemimpin di masing-masing unit kerjanya dalam mencapai tujuan yang efektif dan akuntabel.

Diskusi kemudian mendapat masukan dan arahan dari Inspektorat I dengan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPCD) sebagai mitra.

Artikel sebelumyaDukung Persamaan Hak, Kubu Raya Ajarkan Pelajaran Bahasa Isyarat
Artikel berikutnyaAnggota DPR: PON XX Tolak Soal Papua diabaikan dalam pembangunan