Beranda Nusantara BNPB meminta BPBD melakukan delapan langkah strategis untuk mencegah kebakaran hutan dan...

BNPB meminta BPBD melakukan delapan langkah strategis untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan

Melakukan kampanye penghematan air dengan memanen air hujan dan menggunakan air limbah domestik yang relatif bersih.

Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se-Indonesia melakukan delapan langkah strategis untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau.

“Delapan langkah telah disampaikan secara tertulis oleh BNPB 34 kepada BPBD provinsi untuk menanggulangi karhutla di masing-masing daerah,” kata Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB Harmensakh dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Pertama, BNPB meminta BPBD untuk memantau dan memverifikasi tambang atau pemeriksaan tanah bersama instansi terkait untuk memprediksi dan mengelola kekeringan dan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kedua, BPBD segera mengambil langkah untuk memperkuat kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat terhadap ancaman kekeringan di wilayahnya masing-masing, termasuk menyiapkan logistik dan peralatan seperti waduk air bersih, menyediakan pompa air di setiap sub-wilayah, dan mengidentifikasi wilayah prioritas yang terkena dampak kekeringan.

“Melakukan kampanye hemat air dengan memanen air hujan dan menggunakan air limbah domestik yang relatif bersih untuk digunakan kembali,” ujarnya.

BPBD kemudian harus mengambil langkah untuk memperkuat kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya masing-masing.

Kesiapsiagaan dapat dicapai melalui pemantauan dengan sistem peringatan dini terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang sudah ada sebelumnya seperti Sipalaga, Lapan Hot Spot dan Karhutla Warning System.

“Segera perbaiki jika ada titik lemah atau kerusakan pada instrumen tersebut,” ujarnya.

Keempat, BNPB meminta lebih banyak tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan yang membakar hutan dan lahan secara ilegal.

Kelima, pemerintah daerah melalui BPBD mempersiapkan Layanan dukungan atau pusat panggilan atau pesan layanan pasca tunggu dan cepat untuk membantu jika terjadi bencana kekeringan dan asap akibat kebakaran hutan dan lahan, serta mengembangkan sistem komunikasi dan informasi di lokasi rawan bencana.

Keenam, BPBD melakukan sosialisasi di masyarakat, tetap mengedepankan protokol kesehatan, mengikuti kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan tetap mematuhi seluruh peraturan pemerintah terkait percepatan penanganan COVID-19.

“Menginstruksikan pihak terkait terkait pendataan OTG/kasus terkonfirmasi, dan rumah sakit yang berlokasi di daerah berisiko tinggi kekeringan dan kabut asap menyiapkan tempat evakuasi khusus OTG/konfirmasi untuk dipisahkan dari komunitas sehat,” ujarnya pada langkah ketujuh.

Terakhir, Harmensia meminta BPBD untuk mengkoordinasikan penanganan darurat dengan menghubungi Pusdalops BNPB PB melalui telepon, fax, atau jaringan komunikasi Call Center 117.

Kedelapan langkah tersebut perlu dilakukan mengingat sebagian wilayah Indonesia, khususnya Sumatera dan Kalimantan, rawan kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau atau Agustus-Oktober.

Pemerintah daerah harus serius menangani kemungkinan penurunan curah hujan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan sejak dini, katanya.

Artikel sebelumyaMusim kemarau Agustus-September diprakirakan di beberapa wilayah Sumatera Selatan.
Artikel berikutnyaBNPB menginformasikan bahwa luas kebakaran hutan dan lahan untuk Januari-Juni meningkat 16,3 persen.