Beranda Hukum BPK: Penyesuaian penyelenggaraan perjalanan dinas, harmonisasi aturan ASN

BPK: Penyesuaian penyelenggaraan perjalanan dinas, harmonisasi aturan ASN

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan pasca perubahan status kepegawaian menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), perlu disepakati aturan, salah satunya penyesuaian perjalanan dinas.

Pada tanggal 30 Juli 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (PKT) menerbitkan Surat Perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor .6 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Dalam Rangka Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan.

“Beberapa perubahan berdasarkan Perpima Nomor 6 Tahun 2021 antara lain ayat (1) Pasal 2A yang berbunyi:“ Panitia penyelenggara bertanggung jawab melakukan perjalanan dinas di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menghadiri rapat, seminar, dll. … “- kata sekretaris PKC. Jenderal Kahya Harefa pada konferensi pers di gedung PKC di Jakarta, disiarkan melalui akun Youtube PKC, Senin.

Selain itu, ia mengatakan ayat (2) Pasal 2A “Dalam hal panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengeluarkan biaya, biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi. , dengan mempertimbangkan tidak adanya pendanaan ganda”.

Kahya mengatakan penyesuaian itu didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri PNS, PNS, dan Pegawai Tidak Tetap.

Perjalanan bisnis dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip berikut. Pertama, selektif, yang ditujukan hanya untuk kepentingan dan prioritas pengelolaan yang sangat tinggi.

Kedua, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan capaian kementerian/lembaga pemerintah. Ketiga, efisiensi penggunaan pengeluaran publik dan, keempat, tanggung jawab untuk mengeluarkan perintah perjalanan dinas dan memungut biaya perjalanan dinas.

Berdasarkan ayat (1) Pasal 11 PMK 113/PMK.05/2012 di atas, maka pembebanan biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan lain-lain ditanggung oleh panitia penyelenggara, oleh karena itu praktek ini mempunyai kekuatan hukum. di semua kementerian, lembaga”, kata Light.

Namun, lanjutnya, jika panitia tidak menutup biaya perjalanan dinasnya, biaya tersebut akan ditanggung oleh anggaran BPK, dengan mempertimbangkan tidak adanya pendanaan ganda dan mengutamakan efisiensi anggaran.

“Perlu diketahui juga bahwa Peraturan Komisi No. 7 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas di lingkungan PKC pasal 3 huruf g, menyatakan:“ Dalam komponen biaya perjalanan dinas yang dibayar oleh pihak atau instansi lain, komponen biaya yang tidak lagi mengacu pada anggaran komisi,” ujarnya.

Di sisi lain, ia mengatakan bahwa ketika bekerja sama dalam kementerian, lembaga atau antar ASN, PKC juga dapat menanggung biaya perjalanan dinas pihak terkait.

“Harus kami tegaskan, alokasi biaya perjalanan dinas kepada penyelenggara hanya berlaku antar kementerian, lembaga atau di dalam ASN. Ketentuan ini tidak berlaku untuk kerjasama dengan pihak swasta,” kata Kahya.

Selain itu, katanya, jika seorang pegawai PKC menjadi konsultan saat menjalankan tugas PKC, ia tidak diperbolehkan menerima royalti.

“Dengan demikian, berdasarkan Perpim, sistem perjalanan dinas BPK sekarang dapat memasukkan atau ‘membagi’ pendanaan untuk merangsang pelaksanaan kegiatan program yang tidak terkendala oleh tidak tersedianya anggaran di satu sisi. Padahal program tersebut sangat penting untuk terus dilaksanakan secara optimal,” ujarnya.

Menurut dia, BPK juga mengingatkan bahwa biaya perjalanan dinas merupakan biaya operasional pelaksanaan kegiatan yang diatur dan memiliki standar nominal, bukan tip atau suap.

“Namun, untuk membiayai proses peninjauan guna mengantisipasi munculnya konflik kepentingan, PKC memutuskan bahwa semua tindakan ini akan tetap menggunakan anggaran PKC,” kata Kahya.

Artikel sebelumyaHimperindo: engineer berinovasi sesuai kebutuhan pasar
Artikel berikutnyaSarmuji merekomendasikan beasiswa untuk anak-anak yang orang tuanya meninggal karena COVID-19