Beranda Warganet Bupati Seluma hentikan sementara penambangan pasir besi

Bupati Seluma hentikan sementara penambangan pasir besi

Seluma (ANTARA) – Bupati Seluma Erwin Octavian telah mengeluarkan surat edaran (SE) penghentian sementara kegiatan penambangan pasir besi PT Faming Levto Bakti Abadi di Pasar Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu.

Hal itu dilakukan untuk memenuhi salah satu tuntutan warga Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, untuk menolak rencana PT Faming Levto Bakti Abadi untuk mengoperasikan kembali tambang pasir besi tersebut.

“Kami mengirimkan surat yang meminta perusahaan untuk menghentikan sementara operasinya dan mengimbau masyarakat untuk menahan diri selama tim terpadu beroperasi,” kata Erwin di Bengkulu, Sabtu.

Dia mengimbau warga di Desa Pasar Seluma, Rava Sari, Penago Baru, Penago 1, Rava Inda, dan Pasar Talo untuk menahan diri karena pemerintah setempat akan menyelidiki izin perusahaan.

Pihaknya juga telah membentuk kelompok terpadu terkait dokumen perizinan perusahaan dan akan mengeluarkan rekomendasi setelah mendapat pendapat dari kelompok terpadu.
“Kami punya dua surat, yang pertama adalah pembentukan tim terpadu, yang akan mencakup warga enam desa Pantai Barat, ilmuwan dan lainnya. Hasilnya akan kami laporkan ke gubernur,” ujarnya.
Saat ini, pihaknya baru saja mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk disampaikan ke perusahaan.
Diketahui, beberapa waktu lalu, puluhan perwakilan enam masyarakat Pantai Barat yang tergabung dalam koalisi Masyarakat Pantai Barat kembali ke kantor Pemkab Selum untuk menyampaikan tuntutan dan mendengar sikap bupati.
Koordinator Aksi Lapangan Saripin Tayhib menjelaskan, meski pemerintah daerah tidak bisa mencabut izin pertambangan, masyarakat ingin melihat sikap bupati dalam membuat rekomendasi yang melibatkan masyarakat dalam prosesnya.
“Kami ingin bupati memberikan masukan kepada pemerintah pusat dan provinsi tentang izin pertambangan,” katanya.
Dia menjelaskan, konflik terjadi karena penambangan terus berlanjut, izin tidak dikeluarkan, dan penolakan terus datang. **

Artikel sebelumyaPolda menghentikan kasus Bupati Aceh Besar, karena tidak sesuai dengan unsur pidana
Artikel berikutnyaData desa menjadi kunci penting percepatan pembangunan desa