Beranda Hukum Dayak Taman di Kapuas Hulu merevisi hukum adat

Dayak Taman di Kapuas Hulu merevisi hukum adat

Putusibau, Kapuas Hulu (ANTARA) –

Suku Dayak-Banuaka-Taman di wilayah Kapuas-Hulu Kalimantan Barat mengadakan pertemuan adat, di mana salah satunya hukum adat yang didukung oleh masyarakat Dayak setempat dibahas dan direvisi.
“Keberadaan hukum adat diakui secara resmi oleh negara, tetapi penggunaannya dibatasi oleh ayat (2) Pasal 18 B UUD 1945,” kata Franciscus Dian, Bupati Kapuas Hulu, membuka pertemuan Dayak Banuaka Taman Adat di Putusibau Selatan, Kapuas Hulu, Minggu.
Menurut Fransiskus, ketika menegakkan supremasi hukum, tentunya ada jaminan kepastian hukum yang tidak tumpang tindih dan tidak memiliki makna ganda dalam penerapannya serta harus lebih dalam dan detail tentang aturan perilaku dan jenis pelanggarannya. . serta sanksi reguler wajib.
Selain itu, Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah penyangga dan berada di bagian paling tengah.
Sebagai transisi internasional, kata dia, ketika membahas hukum adat, hukum adat harus benar-benar dipikirkan, seperti melestarikan warisan budaya dan meningkatkan hukum adat itu sendiri.
“Tujuan penyempurnaan atau revisi buku adat Banuaka Taman ini adalah untuk mengetahui keberadaannya di masyarakat dan diterima oleh semua pihak di masyarakat,” kata Franciscus yang didampingi Wakil Bupati Kapuas Hulu Vahyudi Hidayat.
Sementara itu, Ketua Panitia Musyawarah Adat Taman Banuaka Hermas Rintik mengatakan ada empat orang yang hadir dalam musyawarah adat Dayak Taman. sikap keras kepala delapan desa.
Ia menjelaskan, kitab yang diadopsi 13 tahun lalu itu dibuat dan kemudian direvisi lagi pada 2021, meski pembahasan seperti itu bukan hal baru bagi suku Taman Banuaka.”
“Ada istilah khusus, kami menyebutnya setelah kuliah (korespondensi). Perwakilan dari semua lapisan masyarakat Taman berkumpul di sini untuk membahas hal-hal tertentu, untuk membahasnya, ”kata Hermas.

Artikel sebelumyaPolres Banten Batasi Wisatawan ke Pantai Asnieres dan Carita
Artikel berikutnyaPertarungan melawan pandemi COVID-19 oleh kepolisian NTB dinilai Komisi III DPR.