Beranda News DNR: Penting untuk memerangi perubahan iklim dalam skala lokal dan global

DNR: Penting untuk memerangi perubahan iklim dalam skala lokal dan global

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Muhaymin Iskandar menilai salah satu solusi perubahan iklim secara lokal dan global adalah dengan mengurangi emisi karbon, pajak, dan perdagangan karbon.

“Indonesia sebagai salah satu penghasil emisi karbon terbesar memiliki peran mendasar dalam gerakan pengurangan emisi karbon dan mitigasi dampak pemanasan global,” kata Muhaimin dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Hal itu disampaikan Muhaimin dalam webinar #Road To COP26 bertajuk “Peluang Penetapan Harga Karbon di Indonesia dan Tantangan BUMN Kita” yang berlangsung secara virtual, Senin.

Ia menjelaskan, untuk mengurangi emisi karbon dan memitigasi dampak pemanasan global, pemerintah telah mengajukan RUU Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) kepada DPR.

Menurutnya, RUU KUP memuat klausul pajak karbon yang tertuang dalam pasal 44G RUU KUP.

Muhaimin menjelaskan, saat ini rencana memasukkan pajak karbon dalam RUU KUP masih memiliki plus minus di masyarakat.

“Dukungan penerapan pajak karbon datang dari berbagai pihak seperti anggota DPR, akademisi dan organisasi masyarakat sipil, termasuk partai politik. Kami setuju dan menghargai langkah pemerintah untuk memperkenalkan pajak karbon karena dapat mengurangi dampak emisi CO2. emisi,” ujarnya.

Langkah ini diharapkan dapat membantu mencapai tujuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan melestarikan lingkungan, katanya.

Di sisi lain, kata dia, saat ini masih terdapat perbedaan pandangan mengenai rencana pajak karbon yang terutama berasal dari kelompok usaha, karena akan menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa dan memperburuk iklim usaha, melemahkan daya saing.

“Selain itu, pemungutan pajak karbon dapat dijadikan dasar bagi perusahaan untuk tetap menggunakan bahan bakar fosil karena sudah membayar pajak karbon,” ujarnya.

Selain pajak karbon, Muhaimin mengatakan ke depan juga perlu mendorong pengenalan perdagangan karbon, yaitu kegiatan jual beli sertifikat yang diterbitkan kepada negara-negara yang telah berhasil menurunkan emisi karbonnya sebagai hasil mitigasi perubahan iklim. kegiatan.

Ia menjelaskan, perdagangan kredit karbon tidak jauh berbeda dengan transaksi jual beli yang dilakukan di pasar reguler, namun yang berbeda adalah komoditas yang dapat diperdagangkan yaitu emisi karbon.

“Sebagai bagian dari sistem politik dan politik yang demokratis, partainya mencanangkan bahwa Indonesia harus menggabungkan politik kesejahteraan dengan politik hijau, antara kesetaraan sosial ekonomi dengan keberlanjutan dan perlindungan lingkungan,” katanya.

Ia mengatakan DPR RI mendukung dan mendorong pemerintah untuk mencapai kemandirian fiskal, namun di sisi lain mendorong daya saing industri dalam negeri untuk secara bertahap memperkenalkan teknologi ramah lingkungan (rendah karbon).

Menurut dia, pajak emisi karbon diperlukan agar kemampuan negara Indonesia bisa setara dengan negara lain, yakni menerima 15-20 persen dari PDB dalam 5-10 tahun ke depan.

“Saat ini, penerimaan pajak Indonesia masih di bawah 15 persen dari PDB selama 20 tahun terakhir. Ini tidak pantas dan tidak dapat diterima untuk negara ini, ”katanya.

Perdagangan karbon merupakan alternatif yang harus diterima Indonesia, katanya, namun hasil empiris dari perdagangan karbon memerlukan kondisi yang menantang untuk dapat menarik pendapatan pemerintah dan pada akhirnya menjamin kecukupan keuangan dan kemandirian finansial Indonesia.

Dia mengatakan pajak karbon harus diperkenalkan dan ditegakkan, tetapi dengan skema berjenjang berdasarkan jumlah karbon dan komitmen industri terhadap teknologi hijau.

Muhaimin menjelaskan, PKB berkomitmen kuat untuk mendorong standar lingkungan yang akan membawa pertumbuhan ekonomi, jaminan lingkungan dan sosial, dan kemakmuran.

Artikel sebelumyaPemerintah Kabupaten Tangerang memastikan Pilkada akan digelar di 77 desa pada 10 Oktober mendatang.
Artikel berikutnyaNU-Muhammadiyah sangat menjunjung tinggi gerakan revolusi mental nasional