Beranda Hukum Ilmuwan Unmul Minta Pejabat Tindak 163 Tambang Ilegal di Kaltim

Ilmuwan Unmul Minta Pejabat Tindak 163 Tambang Ilegal di Kaltim

Samarinda (ANTARA) – Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Harris Retno meminta pihak berwenang mengambil tindakan tegas terhadap 163 tambang batubara ilegal yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

“Dari 163 tambang ilegal tersebut, 20 di antaranya beroperasi di Kota Samarinda,” kata Retno dalam diskusi semi virtual yang digagas Fakultas Hukum Unmul Samarinda tentang “Tantangan Penegakan Hukum dalam Memerangi Penambangan Ilegal yang Semakin Meresap”. di Samarinda, Sabtu.

Bahkan, kata dia, laboratorium lapangan Unmul berupa Kebun Percobaan Teluk Dalam Fakultas Pertanian seluas 167.400 m2 di Desa Karang Tunggal, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak luput dari penambangan liar. yang kini telah dilaporkan ke polisi.

Menurutnya, semua kegiatan penambangan liar harus diberantas, karena menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Pertambangan Batubara, ini jelas melanggar hukum, bahkan pelaku diancam hukuman lima tahun penjara. penjara dan denda Rp 100 miliar.

Selanjutnya, ayat 1 pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan atas dasar izin dari pemerintah pusat.

Artinya, lanjut dia dalam diskusi yang dihadiri Wali Kota Samarinda Andi Harun, penambangan tanpa izin itu ilegal, sehingga pihak berwenang berhak mengambil tindakan.

“Undang-undangnya sangat jelas, keberadaan illegal mining juga jelas, ada bukti, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan juga jelas, artinya aparat penegak hukum bisa segera mengambil tindakan tegas tanpa menunggu laporan, karena illegal mining tidak aduan pelanggaran,” kata Retno.

Dikatakannya, saat Koalisi Dosen Unmul melakukan dialog dan mengundang berbagai pihak, ada warga Muang, Samarind, yang mengaku diintimidasi oleh orang-orang tertentu karena menolak penambangan liar di lingkungannya.

Dia menjelaskan, penambangan liar tidak hanya merusak lingkungan di area tambang, tetapi juga menggunakan jalan umum sehingga menyebabkan kerusakan jalan dan mengganggu pengguna jalan.

“Pasal 91 UU No 3/2020 menyatakan bahwa pertambangan diperlukan untuk pembangunan jalan kita sendiri. Di sisi ini, penambang liar telah melanggar aturan, sehingga bisa menjadi alasan bagi pihak berwenang untuk mengambil tindakan,” kata Retno. …

Artikel sebelumyaDPP TMP: Milenial Jaga Demokrasi Dengan Konten Media Nasionalis
Artikel berikutnyaKhedar Nasir mengatakan Muhammadiyah-TNI memiliki pandangan yang sama