Beranda Hukum Jual beli KTP selfie marak, OJK-Polri harus membasmi pembagian PIN ilegal.

Jual beli KTP selfie marak, OJK-Polri harus membasmi pembagian PIN ilegal.

Semarang (ANTARA) – Pakar keamanan siber Dr Pratama Persadha meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Polri menghapuskan pinjaman online ilegal (pingjol) pasca jual beli. selfie Kartu ID ilegal menjadi lebih umum di media sosial.

“Bisnis selfie KTP yang dipasarkan ini memang menjadi perhatian serius karena dibarengi atau dibarengi dengan tindak pidana pemindahbukuan pinjaman secara tidak sah ke rekeningnya tanpa sepengetahuan korban,” kata Pratama Persadha dalam percakapan WhatsApp dengan ANTARA, Selasa di Semarang.

Hal itu diungkapkan Pratama saat menanggapi jual beli data pribadi di jejaring sosial yang rata-rata harganya berkisar antara Rp15 ribu hingga Rp25 ribu, atau tergantung kelengkapan pengenal yang ada dan yang baru atau panjang datanya.

Jika ditelusuri (pelacakan), kata Pratama, asal bocoran ini, lalu dijual foto KTP selfie dari vendor yang membantu Anda menguji berbagai aplikasi.

Tidak hanya aplikasi populer seperti dompet digital, aplikasi seperti PLN mobile juga membutuhkan ID foto, katanya. selfie untuk mengkonfirmasi. Untuk membantu ulasan ini, ternyata pihak ketiga ditugaskan sebagai pemasok.

Selain itu, ada yang terkait dengan pinjaman ilegal dan kebocoran pinjaman, sebenarnya cukup banyak. Ini karena mereka tidak kegelisahan untuk keamanan sehingga penyerang dapat dengan mudah meretasnya.

Kasus yang pertama kali viral itu terjadi saat pegawai vendor yang mengonfirmasi OVO justru menghubungi orang yang mereka verifikasi melalui WA, kata Pratama. Kemudian viral di media sosial.

“Celah ini juga digunakan saat menjual foto. selfie pinjaman ilegal,” kata ketua Pusat Penelitian Keamanan dan Sistem Informasi Komunikasi Lembaga Penelitian Siber Indonesia (CISSReC).

Bahkan, lanjut Pratama, ada dua hal yang harus dilakukan, yakni pertama, peminjam melakukan transfer kepada pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dengan harapan peminjam bisa menerima uang dengan bunga tinggi. .

Kedua, penjahat yang memiliki ID foto photo selfie itu mungkin hanya membuat akun palsu dan kemudian melakukannya menggunakan meminjam dan mentransfer ke rekening yang mereka buat. Kedua hal ini sangat merugikan masyarakat.

Oleh karena itu, Pratama menegaskan solusi yang harus dilakukan adalah Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Namun sayang, rencana menjaring peminjam financial technology (fintech) di SLIK OJK tidak terlaksana.

“Yang bisa masuk hanya debitur fintech yang resmi terdaftar di OJK, sedangkan fintech lending ilegal tidak bisa,” kata Pratama yang juga dosen di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).

Karena tidak masuk dalam SLIK OJK dan BI Checking (catatan informasi dalam sistem informasi debitur yang memuat riwayat lancar atau terutangnya pembayaran/penagihan pinjaman debitur), menurut Pratama, relatif sulit untuk diverifikasi. Namun, fintech sendiri mungkin termasuk debitur kulit hitam, yang secara default daftar hitam OZhK.

“Ini menjadi masalah serius ketika berhadapan dengan pinjaman fintech ilegal. Mereka tidak bisa mendaftarkan debitur ke OJK, jadi dari awal mereka memilih pedang dengan penagihan hutang (debt collector),” ujarnya.

Artikel sebelumyaPangeran Harry dan William bertemu lagi untuk mengungkap patung Diana
Artikel berikutnyaKemarin rencana vaksinasi COVID-19 untuk remaja dan undangan ke Raje Ampatu