Beranda Hukum Kejaksaan NTB mendapat pesan bahwa jaksa menipu korban yang lolos seleksi UPNS.

Kejaksaan NTB mendapat pesan bahwa jaksa menipu korban yang lolos seleksi UPNS.

Saya dijanjikan setiap minggu, setiap bulan.

Mataram (ANTARA) – Kejaksaan Agung Nusa Tenggar Barat menerima laporan pengaduan terkait tudingan jaksa berinisial E.P. melakukan tindak pidana penipuan dengan menjanjikan korban lulus seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

“Jadi, selain dilaporkan ke polisi, korban juga dilaporkan ke kejaksaan yang membidangi NTB,” kata juru bicara kejaksaan NTB Dedi Irawan di Mataram, Selasa.

Protokol pengaduan, kata dia, diterima pada Jumat (24 Desember).

Kejaksaan NTB melalui bidang pengawasan telah menyusun agenda untuk mengkaji para tergugat dan pelapor.

“Pelaku dan terlapor akan dipanggil sesuai protokol pengaduan, dan pemeriksaan saksi-saksi akan dilakukan minggu depan,” katanya.

Menurut Dedi, agenda pemeriksaan Kejati NTB terkait aturan disiplin PNS dan kode etik kejaksaan. Jika terbukti, akan ada sanksi.

“Pemeriksaan itu terkait dengan pelanggaran disiplin PNS, termasuk pelanggaran kode etik kejaksaan, jika yang bersangkutan terbukti,” katanya.

Laporan pengaduan diterima Kejaksaan Negeri NTB dari korban berinisial ME. Korban melaporkan hal ini karena pihak yang dideklarasikan tidak menepati janjinya. Terlapor saat itu memastikan korban akan melalui CPNS jika menyerahkan mahar sebesar Rp 160 juta.

Uang itu juga ditransfer ke pihak yang dinyatakan secara bertahap, bersama dengan konfirmasi penerimaan. Pemindahan dilakukan di rumah kejaksaan kota Mataram yaitu di rumah JT, jaksa yang memperkenalkan saya dengan orang yang diklaim.

Sebelum pengumuman, nama ME tidak tercantum dalam daftar alumni. Janji berubah, EP menjamin korban akan menempuh jalur khusus.

Namun, korban tidak mendapat angin segar dari pihak yang dinyatakan. Hingga akhirnya korban menyerah dan menuntut ganti rugi sebesar Rp 160 juta.

“Aku ingin mengambil uang itu. Namun hingga saat ini mereka belum dipulangkan. Saya dijanjikan setiap minggu, setiap bulan, ”kata korban.

Atas dasar itu, korban melaporkan EP tersebut ke kejaksaan NTB, serta ke Polsek Mataram. Laporan polisinya menyangkut tuduhan penipuan dan penggelapan.

Artikel sebelumyaLP3ES mendukung pengesahan RUU TPKS dan RUU PRT.
Artikel berikutnyaKY menegaskan bahwa pihaknya memiliki hak untuk menganalisis keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.