Beranda Nusantara KLHK mengkonfirmasi rekomendasi "wastafel bersih" karbon di sektor hutan dan lahan pada...

KLHK mengkonfirmasi rekomendasi "wastafel bersih" karbon di sektor hutan dan lahan pada tahun 2030

Kami akan melihat lebih dekat bagaimana mencapai “wastafel bersih”.

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyusun pedoman pencapaian net absorpsi atau wastafel bersih Penggunaan karbon di sektor hutan dan lahan dituangkan dalam agenda FoLU 2030 Indonesia.

‘Kami akan mengerjakan detail tentang bagaimana mencapainya’wastafel bersih‘. Dan kami akan menghitung faktor emisinya, karena perhitungannya berbeda,” kata Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alu Dohong dalam konferensi pers virtual di Limpasan Bersih Hutan dan Penggunaan Lahan Lainnya (FoLU) Indonesia pada tahun 2030 di Jakarta, Rabu.

Setiap spesies pohon mampu mendeteksi tingkat penyerapan karbon yang berbeda. Ini, menurut Alu, yang mereka persiapkan.

Selain itu, kata dia, pedoman penghitungan emisi dari dekomposisi gambut harus segera disiapkan. “Kami juga memproyeksikan ini, termasuk faktor emisi.”

Alue juga mengatakan akan menyiapkan panduan untuk menghitung penghindaran emisi dari pengelolaan gambut, terutama untuk faktor air. Karena ukurannya juga sangat besar. Karena jika kita beralih ke publikasi ilmiah, sebenarnya kita dapat mencegah pelepasan 9 ton setara karbon dioksida per hektar jika kita menaikkan 1 meter air gambut. Setara dengan 90 ton setara karbon dioksida per hektar.”

“Kami sedang mendiskusikan ini dengan para ahli. Tinggal mengembangkan asas-asas hukum saja,” lanjutnya.

Pekerjaan rumahnya yang besar, kata dia, selain detail roadmap yang spesifik, juga ada rekomendasi implementasinya. penyerap karbon bersih termasuk memperbarui sistem pemantauannya. Namun, mereka tidak mempersiapkan semuanya dari awal karena beberapa sudah dimulai.

Saat menentukan arah ke Pertemuan awal Mempersiapkan Delegasi Indonesia untuk Konferensi Perubahan Iklim Glasgow pada Senin (19 Juli), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Nurbaya mengatakan sangat penting untuk dapat menstabilkan operasi kerja dalam bentuk pedoman atau pedoman pada tahun 2021-2022.

Pedoman yang disusun antara lain, pengelolaan pencegahan dan pengendalian kebakaran lanskap, pemantauan deforestasi dan hutan, pemanfaatan dan pengendalian optimal pengelolaan lahan gambut, dan restorasi mangrove. Lalu ada, Kesepakatan Penegakan Hukum Kehutanan, Pemerintah dan Kemitraan Perdagangan Sukarela (FLEGT-VPA) kayu legal untuk pengelolaan hutan lestari.

Selain itu, perhutanan sosial untuk kesejahteraan masyarakat, konsolidasi habitat satwa liar yang terfragmentasi, hutan untuk ekowisata dan pemulihan, perhitungan dan kebijakan berbasis karbon. Terakhir, panduan reboisasi dan konservasi lanskap bagi masyarakat sipil.

“Saat ini kami sedang mempersiapkan untuk Indonesia FoLU 2030. Penyelesaian bimbingan danpedoman‘pada aspek-aspek tersebut akan mampu menjaga konsistensi kebijakan dari waktu ke waktu. Demikian juga akan menjadi pedoman untuk menjaga konsistensi antara implementasi, kebijakan operasional dan kebijakan baseline,” ujarnya.

Dengan demikian, dia mengatakan bahwa pada tahun 2030 dia akan dapat mencapai wastafel bersih Sektor Karbon FoLU, atau biasa disebut Agenda FoLU 2030 Indonesia.

Artikel sebelumyaKLHK menyiapkan langkah-langkah untuk mencapai target NDC untuk penggunaan lahan hutan
Artikel berikutnyaKLHK meminta bisnis untuk mengatasi masalah perubahan iklim di AMDAL