Beranda Hukum Komnas HAM: Polri adalah institusi yang paling banyak mengadukan masyarakat

Komnas HAM: Polri adalah institusi yang paling banyak mengadukan masyarakat

Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengatakan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga yang paling banyak menerima pengaduan masyarakat selama tahun 2020.

“Polisi merupakan instansi yang paling banyak mengadukan masyarakat: 758 pengaduan,” kata Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM, di Jakarta, Kamis.

Setelah Badan Bhayangkara, Komnas, HAM menerima 455 pengaduan dari masyarakat terhadap korporasi dan 276 pengaduan dari pemerintah daerah, katanya.

Secara total, Komnas HAM menerima 2.841 pengaduan dari Januari hingga Desember 2020. Dari jumlah tersebut, yang paling banyak mengeluhkan hak atas jaminan sosial (1025 kasus).

Kemudian hak atas keadilan dalam 887 kasus dan hak atas rasa aman dalam 179 pengaduan. Selama lima tahun terakhir, tren pengaduan ke Komnas HAM telah berubah.

Pada 2016, Komnas HAM mencatat sedikitnya 7.183 pengaduan masuk dari masyarakat. Pada tahun 2017 jumlah ini turun menjadi 5.387 pengaduan.

Selain itu, pada tahun 2018, jumlah pengaduan dari penduduk meningkat menjadi 6.098, dan pada periode 2019 turun lagi menjadi 5.314. Terakhir, pada tahun 2020, jumlah pengaduan dari penduduk menurun menjadi 4.794.

Ia mengatakan, dalam satu kasus yang dipertimbangkan Komnas HAM, mungkin ada satu hingga beberapa berkas pengaduan.

Pengaduan diterima atau diterima oleh Komnas HAM melalui kantor-kantor yang berlokasi di Jalan Latuharhari, Menteng, Jakarta Pusat, serta lima kantor Komnas di Indonesia.

Selama masa pandemi COVID-19, terdapat perbedaan yang signifikan dalam metode dan jumlah konsultasi publik yang dilakukan oleh Komnas HAM. Selama 2019, Komnas HAM menerima 347 konsultasi telepon, dan pada 2020 jumlahnya turun menjadi 278.

Pada tahun 2019, jumlah orang yang berkonsultasi langsung dengan Komnas HAM sebanyak 541 kali konsultasi, dan pada tahun 2020 turun menjadi 206 kali konsultasi. Penurunan tersebut karena pembatasan pertemuan tatap muka untuk menghindari tertular COVID-19.

“Namun, jumlah pengaduan yang diterima melalui email meningkat secara signifikan,” katanya.

Artikel sebelumyaMenteri LHC: Bank Sampah Berperan Penting Membangun Bangsa
Artikel berikutnyaPKC Memanggil Tujuh Saksi dalam Kasus Pajak