Beranda Hukum KPK panggil 15 saksi dalam kasus Bupati Probolinggo tidak bertindak

KPK panggil 15 saksi dalam kasus Bupati Probolinggo tidak bertindak

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu memanggil 15 saksi untuk mengusut kasus dugaan korupsi pemilihan jabatan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, 2021, dan Unit Pencucian Uang. TPU).

“Hari ini diperiksa saksi-saksi korupsi terkait pemilihan jabatan di pemerintahan Kabupaten Probolingo tahun 2021 dan Kamar Dagang dan Industri untuk tersangka Penasun (Puput Tantriana Sari/Bupati Probolinggo tidak aktif). Interogasi dilakukan oleh polisi di Kota Probolingo, Kota Probolingo, Jawa Timur, ”kata juru bicara PKC Ali Fikri dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Rabu.

Lima belas saksi, yakni mantan Kepala Bapeda Kabupaten Probolinggo Anggit Hermanuadi, Direktur PDAM Kabupaten Probolinggo Gandhi Hartoyo, Kepala Tata Usaha PDAM Kabupaten Probolinggo Yudhi Vibovo, Kepala Dinas Perbendaharaan Daerah Kabupaten Probolinggo Tanto Syaayful Fonnam Anam Keuangan pribadi Pondok Hati Nurul Wahid.

Selain itu Agus Budianto selaku Sekretaris Kecamatan Maron, Bina Marga Probolinggo Bupati Asrul Bustami, Mujito selaku Camat Maron, Mimik selaku Kabag Penanaman Modal, Mantan Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Heri Sudjono, dua Asisten Bupati Probolinggo, Pitra Jaya Kusuma dan Faisal Rahman, serta dua pengusaha, Hadi Joko Purvanto dan Abdul Hafid Aminuddin.

KPK sebelumnya telah menetapkan total 22 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemilihan jabatan di pemerintahan Kabupaten Probolingo.

Sebagai penerima yaitu Puput Tantriana Sari, Hasan Aminuddin (HA) yang merupakan suami Puput dan juga menjabat Bupati Probolinggo, Doddy Kurniavan (DC) selaku Aparatur Sipil Negara (ASN)/Kamat Krejengan, Kabupaten Probolinggo dan Muhammad Ridwan (MR) sebagai ASN / Camat Paiton, Kabupaten Probolinggo.

Sedangkan 18 pemberi suap merupakan ASN Pemerintah Kabupaten Probolingo.

Dalam pembangunan gedung tersebut, BPK mengklarifikasi bahwa pemilihan kepala desa serentak kedua di wilayah Kabupaten Probolinggo, yang semula dijadwalkan 27 Desember 2021, ditunda.

Hingga 9 September 2021, 252 kepala desa dari 24 kecamatan telah menyelesaikan pengabdiannya di Kabupaten Probolingo.

Untuk mengisi kekosongan tersebut, akan diangkat kepala desa sebagai penjabat kepala desa (kades), yang merupakan perwakilan ASN di Pemerintah Kabupaten Probolinggo, dan pengusulannya dilakukan melalui camat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, ada persyaratan khusus bahwa usulan nama kepala desa harus disetujui oleh Hasan, yang juga suami Puput, dalam bentuk aslinya dalam nota dinas dengan nama yang diusulkan sebagai nama Puput. juru bicara. dan bahwa calon kepala desa juga harus menyediakan dan menyumbangkan sejumlah uang.

Tarif menjadi penjabat kepala desa di Kabupaten Probolinggo sebesar Rp 20 juta per orang ditambah upeti sewa tanah dari kas desa sebesar Rp 5 juta per hektar.

Setelah memperoleh bukti permulaan yang cukup, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Puput Tantriana Sari dan suaminya sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penghargaan dan pencucian uang dalam kasus pemilihan pekerjaan.

Artikel sebelumyaBMKG: Waspada Hujan, Angin kencang, dan Petir di Sumut
Artikel berikutnyaFunkymonkey akan debut melalui single "tinggalkan"