Beranda Hukum LPSK mengapresiasi kembalinya gedung sekolah Hitadipa Coramil

LPSK mengapresiasi kembalinya gedung sekolah Hitadipa Coramil

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Edwin Partogi Pasaribu memuji kembalinya gedung sekolah yang digunakan sebagai posko sementara Kodam dan Yonif R 501 Hitadip di Intan Jaya. Papua.

“Pada pertemuan dengan Kepala Staf Angkatan Darat pada Kamis, 24 Juni 2021, banyak agenda yang dibahas. Salah satunya adalah LPSK yang menyerukan agar Koramil Persiapan Hitadipa, Intan Jaya tidak lagi menempati gedung sekolah tersebut,” kata Edwin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Edwin mengatakan, informasi yang diterimanya, gedung tersebut diserahkan oleh Sekolah Persiapan Danramil Hitadip kepada Direktur Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Beasiswa Gereja Indonesia (SD YPPGI).

Penyerahan dokumen dilakukan pada hari Sabtu, 3 Juli 2021, di lingkungan yang aman. Gedung SD saat ini benar-benar kosong dan siap digunakan kembali oleh masyarakat untuk pelatihan.

Sebagai pengganti tanah Hitadip, Bupati Koramil Intan Jaya meninggalkan tanah tradisional Kodam XVII berupa lahan seluas 1.250 meter persegi yang terletak di Sugapa Lama, sekitar 1,5 km dari Hitadip sampai Sugapa. Tanah tersebut saat ini terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nabire untuk sertifikasi.

Pemulihan kondisi sosial di kawasan Hitadip bisa dimulai dengan mengembalikan sejumlah sarana prasarana umum ke fungsi semula, kata Edwin. Salah satu bangunan yang digunakan sebagai posko persiapan Koramil Hitadip telah dikembalikan untuk mendidik anak-anak di kawasan Hitadip.

Rekomendasi pemindahan karang persiapan dari gedung sekolah, kata Edwin, sebelumnya sudah masuk dalam laporan Joint Fact Finding Group (TGPF) terkait dugaan eksekusi Pendeta Jeremiah. Kemudian, lanjutnya, saat LPSK bertemu langsung dengan jenderal KSAD TNI Andika Perkasa, hal itu kembali disampaikan.

“Kami mengapresiasi efisiensi yang ditunjukkan oleh KSAD. Segera setelah pertemuan LPSK dengan KSAD, kami mendapat informasi bahwa gedung SD tersebut telah dikosongkan seluruhnya dan diserahkan kepada pengelola untuk digunakan sebagai lembaga pendidikan,” jelas Edwin.

Edwin menambahkan, LPSK terus mengingatkan pentingnya memulihkan kondisi sosial masyarakat Hitadipa yang tidak menjadi korban langsung konflik berkepanjangan, khususnya hak pendidikan anak-anak di Papua.

“Tidak hanya keamanan, negara juga harus mampu memberikan kelangsungan pendidikan bagi anak-anaknya,” pungkas Edwin.

Artikel sebelumyaPadang mendekati zona merah COVID-19, warga dihimbau untuk tetap di rumah
Artikel berikutnyaWakil Ketua MPR: Pemerintah Perhatikan Rumah Sakit yang Rawat COVID-19