Beranda Hukum Mahkamah Agung menolak permintaan terpidana PK II Joko Soegiarto Tyandra.

Mahkamah Agung menolak permintaan terpidana PK II Joko Soegiarto Tyandra.

Menurut majelis hakim PK, kedua putusan tersebut tidak saling bertentangan.

Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Agung (AI) menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) II yang diajukan terpidana kasus penagihan utang (sidang) Bank Bali Joko Soegiarto Tyandra.

Berdasarkan keterangan tertulis dari Mahkamah Agung yang diterima di Jakarta pada Rabu, pernyataan PK II Joko Sugiarto Tyandra diajukan dengan nomor 467 PK/Pid.Sus/2021.

Keputusan penolakan PK II dilakukan oleh Andi Samsan Nganro selaku ketua majelis, dengan Suhadi, Eddie Armi, Sri Murvahyuni ​​dan Surya Jaya sebagai hakim anggota.

Secara formil, PK II Joko Soegiarto Tyandra tidak dapat diterima, mengingat permohonan PK II hanya dimungkinkan apabila permohonan PK II didasarkan pada alasan adanya pertentangan antara putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kemudian putusan lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas pokok perkara yang sama, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10/2009 tentang Pengajuan Permohonan PC. junta SEMA No. 7/2014 juncto SEMA No. 4/2016 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung.

Meskipun Pemohon mengklaim terdapat kontradiksi antara dua putusan yaitu putusan PK no.100 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 20 Februari 2012 (putusan menolak PK pemohon) dan putusan PK Pemohon. PK No.12 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 08.06 .2009 (putusan memenangkan PK JPU).

Namun, menurut pendapat majelis hakim, tidak ada kontradiksi antara kedua putusan tersebut. Bahkan, solusi PC No. 100 PC/Pid.Sus/2009 mendukung solusi PC No. 12 PC/Pid.Sus/2009.

Dalam isinya, permohonan PK pemohon atau terpidana harus ditolak dan harus ditunjukkan bahwa putusan PK dalam hal nomor 12 tetap berlaku. Dengan demikian, alasan PC II dari pemohon tidak sesuai dengan alasan adanya konflik, yaitu persyaratan formal untuk mengajukan permohonan PC lebih dari satu kali.

Atas dasar alasan dan alasan tersebut, dan dengan memperhatikan ayat (1) Pasal 266 KUHAP, permohonan PC II dari terpidana Djoko Soegiarto Tyandra tidak diterima.

Di satu sisi, salah satu hakim anggota, yakni Eddie Armie, memiliki perbedaan pendapat (dissenting opinion/DO) atas putusan tersebut. Ia menilai, dasar PK terpidana sudah cukup menurut undang-undang untuk ditetapkan sebagai putusan pengadilan tingkat pertama.

Artikel sebelumyaAddé Rossi desak Poin disahkan UU TPKS
Artikel berikutnyaGunung Merapi mengeluarkan 32 longsoran lahar panas