Beranda News Padang bambu di hutan Purvakarta dilaporkan ke polisi

Padang bambu di hutan Purvakarta dilaporkan ke polisi

Sekarang orang-orang menebang bambu yang sudah ditanam bertahun-tahun dan hanya bisa dipanen.

Purvakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Muladi mendampingi petani Aba Adim melaporkan kejadian tumbangnya pohon bambu miliknya di lahan seluas 2 hektare di Regensi Purwakarta, Jawa Barat (Jabar).

“Saya akan terus mendampingi warga dan Abah Adim dalam mengawal kasus ini karena saya menolak untuk mengganti penanaman pohon bambu dengan pohon pisang di kawasan Sukasari, Purvakarta,” kata Dedi dalam percakapan telepon di Purvakarta, Kamis.

Abah Adim adalah petani skala kecil dengan izin budidaya 10 hektar di Perhutani.

Namun tiba-tiba, saat jatuh sakit, muncul sekelompok orang yang menebang pohon bambu mereka di lahan seluas 2 hektar dengan dalih akan dicanangkan program perhutanan sosial untuk menanam pisang.

Warga tidak setuju dengan penanaman pohon pisang, karena mereka masih hidup berkelimpahan, tanpa merusak hutan bambu. Tak hanya pemegang izin budidaya, warga yang berprofesi sebagai kuli bambu juga berkembang pesat karena mendapat upah yang sepadan.

Menurut Dedi Muladi, mengubah penanaman bambu menjadi pisang hanya akan memperburuk keadaan. Karena orang menanam pisang di sana, tetapi gagal karena hama dan penyakit. Belum lagi, pisang justru membuat struktur tanah menjadi rapuh dan menyebabkan longsor.

“Perhutanan sosial disebut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ekonominya. Bukan penduduk kota yang datang untuk bekerja di sini. Logikanya, hutan itu ditanami pisang. Ini nama perkebunannya,” ujarnya.

Dedi mengatakan banyak manfaat yang bisa diperoleh dari bambu selain dari segi ekonomi. Pertama, bambu membantu menghindari longsor, terutama Sukasari – lereng berbukit.

Kedua, bambu adalah penyelamat mata air dan tanaman yang baik sebagai tangkapan air. Sangat cocok untuk mendarat di daerah Sukasari yang merupakan “bendungan” waduk Jatiluhur.

“Kemudian di kawasan ini ada sentra industri Jatiluhur, lalu juga Karawang. “Sekarang bambu ini sangat bagus untuk melawan polusi udara,” ujarnya lagi.

Terkait hal ini, Dedi memutuskan untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Karena meski tanah itu milik Perhutani, barang-barang yang ada adalah milik Aba Adim.

Dedi dengan tegas menolak hutan bambu sebagai perkebunan pisang. Ia langsung menghubungi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengkaji dan mencabut izin perhutanan sosial tersebut.

Abakh Adim menggarap lahan tersebut sejak tahun 1965 hingga akhirnya mendapat izin resmi untuk bercocok tanam dari Perhutani. Sampai saat ini, Abakh Adim memaknai bahwa izin seharusnya memperkuat hutan tanpa merusaknya.

Akhirnya pada tahun 2000, Abakh Adim mulai menanam pisang. Tapi ini tidak berhasil, karena pisang tidak produktif dan dimakan monyet. Selain itu, akibat adanya tanaman pisang, 1,5 hektare lahan garapan justru meluncur.

“Baru tahun 2006 kami mulai menanam bambu bersama warga. Terima kasih Tuhan, mereka melepasnya dan tidak ada lagi tanah longsor. Abakh merasa berkewajiban menjaga dan menitipkan hutan agar tidak ditebang pohon dan ditanami bambu di lahan kosong. Abakh juga menghabiskan 120 juta rupee untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan di sini, ”katanya.

Namun, kini bambu yang sudah bertahun-tahun ditanam dan baru ditebang, sudah dirusak orang.

Artikel sebelumyaMoeldoco: pusat kesehatan tidak bisa dihentikan
Artikel berikutnyaMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan imbau tong sampah fungsi edukasi