Beranda Warganet Para ahli meminta pemerintah tidak terburu-buru menerapkan relaksasi

Para ahli meminta pemerintah tidak terburu-buru menerapkan relaksasi

Atenuasi ini harus ditafsirkan dengan hati-hati.

Jakarta (ANTARA) – Hermavan Saputra, pakar kesehatan Pusat Perhimpunan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, menyarankan pemerintah tidak terburu-buru melemahkan aktivitas masyarakat di tengah pandemi COVID-19.

“Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan berakhir pada Senin (13 September). Saya kira PPKM masih akan menjadi pilihan, karena skala nasional tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya, ada daerah yang masih setingkat. 4, ada daerah yang level 3, bahkan ada level 2. Tapi kehati-hatian sangat penting,” kata Hermavan Saputra dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu malam.

Hermavan mengatakan kebijakan pelonggaran aktivitas publik berisiko menjadi bumerang karena bisa memicu lonjakan kasus-kasus berikutnya.

Menurut Hermavan, dalam dua pekan terakhir ini, aktivitas publik di berbagai tempat umum, perkantoran, bahkan situasi lalu lintas kembali padat dengan tingkat aktivitas yang cukup tinggi. Dia mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati.

“Pelemahan ini harus ditafsirkan dengan sangat hati-hati, dan tidak dalam ritme yang sama dari satu daerah ke daerah lain,” katanya.

Dia melihat beberapa daerah masih mengalami peningkatan kasus COVID-19, dan ada juga yang menurun.

Hermavan berharap masyarakat dan dunia usaha tidak merespon penurunan kasus euforia berlebihan, karena masih ada potensi rebound kasus COVID-19.

“Seharusnya tidak ada peningkatan yang signifikan dalam jumlah kasus. Jangan biarkan opsi baru lolos begitu saja. Kita tahu bahwa ada varian dari Mu. Jangan sampai ini menjadi masalah seperti Delta yang sudah tidak biasa pada Juni-Juli,” ujarnya.

Beberapa negara seperti Amerika dan Australia mengalami peningkatan kasus COVID-19, kata Hermavan.

“Meskipun orang Amerika telah divaksinasi, itu tidak biasa, tetapi potensi lebih banyak kasus tinggi karena opsi dan mitigasi baru bermunculan di mana-mana. Jadi dunia tetap waspada. WHO belum membatalkan status pandemi. Indonesia jangan sampai euforia,” ujarnya.

Di sisi lain, diyakini bahwa pemerintah perlu terus berbenah pengujian dan pelacakan dalam hal pelacakan. “Tetapi masyarakat juga harus berperilaku baik. Untuk menjaga protokol kesehatan, kalaupun ada relaksasi tidak boleh ada pengecualian, tidak ada aji,” ujarnya.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat angka positif COVID-19 harian di Indonesia terus menurun hingga mencapai 51,62 persen pada Juni 2021. Namun, pada Minggu (9 Desember), angka tersebut turun menjadi 3,05 persen.

Artikel sebelumyaPemkot Palembang mencabut izin pembukaan RD Cafe yang diduga sebagai tempat nongkrong narkoba.
Artikel berikutnyaKIP Aceh protes KPU soal pemilihan posisi KIP/Sekda KPU