Beranda News Peneliti CSPS: Partai politik belum memutuskan koalisi 2024

Peneliti CSPS: Partai politik belum memutuskan koalisi 2024

Jakarta (ANTARA) – Partai politik di Indonesia masih bimbang dengan posisinya dan membahas kemungkinan pembentukan koalisi untuk pemilihan umum 2024, kata Marlon S. Kansil, peneliti di Center for Strategic Policy Studies (CSPS) Universitas Indonesia, kata Marlon S. Kansil di Jakarta, Rabu. …

Menurut riset Marlon di berbagai media sosial pekan lalu, parpol Indonesia masih memperdebatkan isu, program, dan kebijakan internal partai.

Bahkan, kata dia, beberapa pengamat dan hasil jajak pendapat memprediksi skenario koalisi parpol yang bisa terbentuk pada 2024.

Beberapa skenario koalisi yang sering terjadi antara lain PDI-P dan Gerindra, Partai Golkar dengan PKB, PAN dan PPP, kemudian Partai NasDem berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS, menurut Marlon mengutip berbagai jajak pendapat dan laporan. di media arus utama.

Namun berbagai prediksi tersebut masih dalam tahap awal, artinya masih disebut-sebut namun belum banyak dibicarakan oleh masing-masing parpol, kata Marlon.

Misalnya, hasil penelusuran media sosial untuk kata kunci PDIP, kata dia, tidak mengungkap adanya pembahasan koalisi pada Pilkada 2024. Masalah kata kunci ini, kata Marlon, lebih kepada Gubernur DKI Jakarta Anis Basvedan.

Hasil yang sama didapatkan saat Marlon memasukkan kata kunci Gerindra, PKB, PKS dan PBB.

Sementara itu, Partai Demokrat mengutip hasil penelitiannya lebih banyak membahas masalah internal partai dan upaya menjaga stabilitas partai.

PAN kemudian tidak membahas kemungkinan pembentukan koalisi pada 2024, tetapi hasil penelusuran yang ada menunjukkan bahwa partai tersebut menunjukkan keuntungan bergabung dengan koalisi pemerintah saat ini.

Hasil penelusuran Golkar menunjukkan bahwa partai tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran Ketua Umum Partai Golkar Airlang Hartarto sebagai calon presiden.

Terakhir, hasil pencarian dengan kata kunci NasDem menunjukkan bahwa pihaknya bekerja lebih keras untuk membantu masyarakat, termasuk melalui program vaksinasi, kata Marlon.

Berdasarkan semua data, saya sampai pada kesimpulan bahwa (perkiraan pembentukan) koalisi politik ini baru memasuki tahap awal, karena jejaring sosial baru saja mulai mengangkat masalah ini, kata Marlon.

Terkait hal itu, ia juga mengingatkan para elite politik bahwa setiap rencana koalisi harus melibatkan aktor non-politik, yakni kelompok kepentingan.

“Koalisi ditentukan bukan hanya oleh partai, karena secara de facto ada kelompok kepentingan seperti kelompok agama dan kelompok masyarakat lainnya,” kata Marlon mempresentasikan hasil penelitiannya pada acara diskusi virtual CSPS UI.

Artikel sebelumyaVaksinasi terhadap COVID-19 "penguat" Masyarakat membutuhkan studi lebih lanjut
Artikel berikutnyaRektor UII: Mahasiswa jangan terlena dengan public speaking