Beranda News Penetrasi kelompok radikal ke dalam aparatur negara seringkali tidak dilakukan.

Penetrasi kelompok radikal ke dalam aparatur negara seringkali tidak dilakukan.

Ada tanda-tanda penyusupan ke aparat (kelompok radikal).

Jakarta (ANTARA) – Kader intelektual Muhammadiyah Muhammad Abdullah Darraz mengatakan, penetrasi sebuah lembaga atau lembaga oleh kelompok radikal untuk mempresentasikan ideologinya kepada aparat negara biasanya disembunyikan untuk menghindari perhatian dan keputusan yang terlambat.

“Memang penetrasi kelompok radikal ini begitu besar sehingga manajemen badan tersebut tidak menyadarinya, sehingga prosesnya biasanya tertunda,” kata Darraz dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Darraz mengungkapkan hasil studi 2018 oleh Alvara Research di mana 19,4% ASN terindikasi radikalisme dan intoleransi.

Tak hanya itu, Darraz juga menilai sangat besar kemungkinan kelompok radikal ini menyusup ke institusi TNI dan Polri.

Aparatur negara merupakan benteng pertahanan negara dan menjadi panutan bagaimana Panchasila tertanam dalam kepribadian seorang individu sebagai warga negara Indonesia.

“Ada indikasi (kelompok radikal) telah menyusup ke aparat. Saya harap ini tidak bersifat institusional, tapi sekarang penyusupan orang melalui pengajian, dll, itu cirinya. Pancashile,” ujarnya.

Abdullah Darraz yang juga anggota Satgas Lintas Agama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu juga menilai penyusupan oleh kelompok radikal umumnya sulit diidentifikasi karena publik melihat aparatur negara sebagai kelompok yang paling kuat semangat nasionalismenya. maka pengungkapan aparatur negara perlu mendapat perhatian semua pihak.

“Ya selama ini kita berasumsi bahwa aparat ini adalah orang yang paling kuat (semangatnya) nasionalismenya. Nah kalau ditembus akan bermasalah. Oleh karena itu, harus ada pemahaman dari pimpinan instansi/lembaga. bahwa bahaya ini nyata dan ada,”- kata lulusan Pondok Pesantren “Pondok” Darul Arkam di Garut.

Ia berharap badan BNPB dapat menunjukkan kesadaran dan kepekaan terhadap bahaya radikalisme, terutama yang ditujukan kepada pejabat pemerintah.

Abdullah Darraz juga mewartakan langkah-langkah yang harus dilakukan pimpinan lembaga untuk mencegah ideologi radikal dan intoleran menyusup ke lembaga atau lembaga pemerintah, yang mungkin menyusup melalui pengajian atau ceramah, serta pendampingan ustadz atau tokoh agama radikal.

“Kunci pertama adalah menyadari bahwa gerakan (radikal dan intoleran) ini ada. Kedua, untuk menentukan secepatnya dari mana sumbernya, karena saya sendiri percaya bahwa pendekatan kelompok radikal itu ditujukan kepada orang-orang, mengajarkan hal-hal yang kontradiktif atau polemik,” ujarnya. lagi.

Ketiga, asimilasi nilai-nilai ideologi Panchasil, nilai kebangsaan, nilai keberagaman dan nilai positif dalam bernegara Indonesia, kata Darraz juga.

Artikel sebelumyaBantul memiliki 203 kasus COVID-19 aktif
Artikel berikutnyaPakar Hukum Tata Negara Dukung Penguatan Kelembagaan DPD RI