Beranda Hukum Pengamat: Tindakan Densus 88 dalam menjalankan tugas negara.

Pengamat: Tindakan Densus 88 dalam menjalankan tugas negara.

Peran ilmuwan perlu dijelaskan kepada publik…

Jakarta (ANTARA). Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyakh mengatakan, tindakan Unit 88 Antiteror Polri menahan tersangka teroris harus dipandang sebagai tugas negara.

“Dengan demikian, harus dipahami bahwa apa yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Densu 88 harus benar-benar dilihat dalam konteks bahwa apa yang dilakukan hanyalah memenuhi tugas negara,” kata Trubus mengutip pers. rilis di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, hal itu juga berlaku untuk penahanan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) atas dugaan terorisme beberapa waktu lalu.

Namun, sejak mereka ditangkap oleh tokoh agama, menurut Trubus, masalah ini tentu erat kaitannya dengan keyakinan dan ideologi, sehingga muncul spekulasi negatif di masyarakat, terutama mereka yang sengaja menyebarkan narasi terkait kriminalisasi ulama bahkan Islamofobia.

“Ada pihak-pihak tertentu yang tidak suka atau mungkin tidak merasa menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganggap bahwa upaya aparat penegak hukum merupakan upaya kriminalisasi terhadap ulama,” kata Sekjen Perhimpunan Indonesia Mengkonversi dan Mengkonversi.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan pemahaman yang lebih besar tentang apa yang terjadi sesuai dengan prosedur, undang-undang, dan undang-undang yang berlaku.

“Peran ulama diperlukan untuk menjelaskan kepada masyarakat jika ada hal-hal yang perlu dipertanggungjawabkan secara hukum,” ujarnya lagi.

Menurut anggota Pokja BNPT Pemuka Agama ini, penangkapan pimpinan ormas atas dugaan terorisme, menurut anggota Satgas BNPT Pemuka Agama ini, sebenarnya menandakan perlunya penilaian lembaga. dan organisasi akar rumput dalam hal personalia dan rekrutmen.

“Ini sebagai upaya untuk menghadang pergerakan kelompok radikal agar tidak menembus organisasi dan ideologi sesat,” ujarnya.

Untuk itu, kata dia, organisasi berbasis agama harus memiliki parameter dalam merekrut anggota, termasuk melacak latar belakang calon anggota.

“Ormas harus menerapkan protokol, mekanisme atau prosedur tetap dimana ada proses seleksi yang ketat untuk merekrut pimpinan atau anggota,” kata Trubus.

Artikel sebelumyaKemenperin serahkan bantuan tabung oksigen untuk Sumbar
Artikel berikutnyaBanjir di Palangka Raya mulai surut