Beranda Hukum Penghinaan terhadap harkat dan martabat kepala negara sahabat juga diatur dalam RCUHP.

Penghinaan terhadap harkat dan martabat kepala negara sahabat juga diatur dalam RCUHP.

Jakarta (ANTARA) – Selain pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, RUU KUHP (RKUHP) juga mengatur tentang penyerangan terhadap harkat dan martabat kepala negara sahabat yang saat ini menjabat di Indonesia.

Berdasarkan draf RCUHR yang diterima Minggu di Jakarta, pasal-pasal yang mengatur tentang penyerangan terhadap martabat kepala negara sahabat tertuang dalam bab III tentang tindak pidana terhadap negara sahabat.

Pasal 226 RKUHP menyatakan bahwa barang siapa di muka umum menghina kehormatan atau martabat wakil negara sahabat yang bertugas di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana penjara paling lama kategori III. baik.

Ancaman pidana penjara selama dua tahun dapat dijatuhkan tidak hanya kepada kepala negara, tetapi juga kepada masyarakat, jika mereka melakukan hal yang sama terhadap perwakilan negara sahabat yang menjalankan tugasnya di Indonesia.

Selain itu, bagian pertama Pasal 228 menyatakan bahwa setiap orang yang menyiarkan, memperlihatkan, menempelkan teks atau gambar, membuatnya terlihat oleh publik.

Kemudian memutar rekaman tersebut agar dapat didengar oleh masyarakat, atau disebarluaskan dengan menggunakan teknologi informasi, yang berisi penyerangan terhadap kehormatan kepala atau wakil negara sahabat dengan maksud agar isi penyerangan tersebut diketahui oleh publik dan diancam dengan hukuman tiga tahun penjara atau denda Kategori IV.

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226-228 hanya dapat dituntut secara hukum atas dasar pengaduan,” demikian bunyi pasal 229 bagian pertama.

Bahwa pada alinea kedua Pasal 229 disebutkan bahwa pengaduan sebagaimana dimaksud pada alinea pertama dapat diajukan secara tertulis oleh kepala negara sahabat dan wakil dari negara sahabat.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Jasonna Laoli menyatakan pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana penghinaan presiden dan wakil presiden di RKUHP tidak dimaksudkan untuk membatasi kritik, tetapi untuk menonjolkan batas-batas masyarakat sebagai bangsa yang beradab.

Jasonna percaya bahwa bangsa yang beradab harus memiliki batas-batas yang harus dihormati setiap orang. Pasal penghinaan presiden dan wakil presiden, sebagaimana diatur dalam RCUHP, tidak membatasi kritik.

Menurutnya, sejak peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia membuka peluang kritik dari masyarakat.

Artikel sebelumyaKoalisi Partai Bahas Lowongan Wakil Gubernur Papua
Artikel berikutnyaMenteri Agama Mengatakan Arab Saudi Membatasi Haji Untuk Penduduk Lokal Dan Asing