Beranda Hukum PKC panggil anggota DNRD ke Tabalong di Bupati Hulu Sungai Utara

PKC panggil anggota DNRD ke Tabalong di Bupati Hulu Sungai Utara

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu memanggil anggota DPRD Kabupaten Tabalong Rini Iravanti, Kalimantan Selatan, sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

“Hari ini pemeriksaan saksi korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan tahun 2021-2022 untuk tersangka AW (Abdul Wahid/Bupati Hulu Sungai Utara tidak aktif),” kata akting. juru bicara BPK. Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ali mengatakan, pemeriksaan terhadap Rini Iravanti rencananya akan dilakukan di gedung PKC di Jakarta.

PKC telah menetapkan Abdul Wahid sebagai tersangka dalam kasus suap dan kompensasi.

Penetapan Abdul Wahid sebagai tersangka merupakan perpanjangan dari kasus Maliki (MK) yang direkrut sebagai Pj Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Sumber Daya Pertanahan Hulu Sungai Utara Utara (PURPP), Marhaini (MRH) dari sektor swasta. / Direktur CV Hanamas dan Fachriadi (FH) dari pihak swasta / Direktur CV Kalpataru.

Komisi Pemberantasan Korupsi menduga Abdul Wahid menerima kewajiban saham yang diduga diterima melalui Maliki, yakni dari Marhaini dan Fakhriadi, sekitar Rp 500 juta.

Selain melalui mediasi Maliki, Abdul Wahid juga diduga mendapatkan komitmen dari beberapa proyek lain melalui mediasi beberapa pihak di Dinas PURPP Kabupaten Hulu Sungai Utara, yakni pada 2019 sekitar Rp 4,6 miliar, tahun 2020 sekitar Rp 12 miliar. , dan pada tahun 2021 – sekitar 1,8 miliar rupee.

Selain itu, selama pemeriksaan, tim penyidik ​​menerima uang tunai dalam rupiah, serta dalam mata uang asing, yang masih tercatat.

Sehubungan dengan perbuatannya tersebut, Abdul Wahid disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 d.jok Ayat (1) Pasal 55 KUHP juncto Pasal 64 KUHP jo Pasal 65 KUHP.

Artikel sebelumyaNominasi Golden Disc Awards ke-36
Artikel berikutnyaAnggota Knesset Arif Khidayat terpilih sebagai Ketua Umum LSM BUMN GMNI.