Beranda Hukum Polda Jatim tangkap peretas bank dan kartu kredit

Polda Jatim tangkap peretas bank dan kartu kredit

Surabaya (ANTARA) – Divisi III Subdivisi V/Siber Polda Jawa Timur, Dithreskrimsus, menangkap orang berinisial FSR, warga Jakarta Bekasi dan Arizona yang diduga diduga meretas rekening bank. dan rincian kartu kredit.

“Penangkapan kedua tersangka ini merupakan pengembangan dari tersangka sebelumnya, HTS, yang melakukan pendataan akses ilegal, atau koordinatornya ditangkap di Bandara Juanda, Surabaya,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes. Paul Gatot Repli Handoko di Surabaya, Senin.

Dikatakannya, HTS yang berperan sebagai pendata yang digunakan sebagai sarana akses ilegal itu ditangkap bersama tersangka lainnya, yakni AD dan RS.

AD bertindak sebagai pelaksana yang memproses berbagai data yang dikirim dari dugaan HTS.

Sementara RH bertindak sebagai pengumpul data atau mencari detail kartu kredit, sedangkan RS bertindak sebagai penyedia rekening. Paxful (data milik orang lain).

“Studi HTS ini menghasilkan bukti yang sejalan dengan bukti yang ada yang mengarah ke FSR,” kata seorang perwira menengah Polri.

Tersangka FSR, kata Gatot, bertindak sebagai penyedia jasa rekening bersama (rekber) dan berhasil dibela petugas di Bekasi.

“Penyelidikan HTS juga mengarah pada ditemukannya tersangka lain yang berperan sebagai data email (hasil email) untuk tersangka di HTS yaitu AZ di Jakarta,” katanya.

Sementara itu, AKBP Wadirkrimsus Polda Jatim Zulham Efendi menambahkan, kasus tersebut terungkap saat patroli siber Polda Jatim menemukan akun tersebut. Facebook dimiliki oleh HTS yang mengajukan penawaran atau penjualan data.

Yakni, lanjut dia, dalam bentuk kredensial Bank Amerika (BOA) detail email milik asing yang berisi detail kartu kredit dan detail akun pasar (Venmo, Paxful dan Indodax).

“Geng ini menghasilkan keuntungan ratusan juta dalam setahun,” katanya.

Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 32 (2) Jo. Bagian (2) Pasal 48 dan Pasal 480 KUHP dan/atau Pasal 55 dan 56 KUHP.

Artikel sebelumyaR.I. Bavaslu berharap para kader memahami demokrasi setelah SKPP.
Artikel berikutnyaSumbar tetap waspada kebakaran hutan dan lahan jelang musim dry