Beranda Warganet Satgas Pedesaan dan Gotong Royong selama Pandemi COVID-19

Satgas Pedesaan dan Gotong Royong selama Pandemi COVID-19

mematuhi pembatasan area skala mikro agar tidak menyebar

Pontianak (ANTARA) – Pandemi yang sudah berlangsung setahun lebih ini belum ada tanda-tanda akan berakhir.

Hal ini memaksa pemerintah tenggelam ke level terendah di tingkat kelurakhan/desa dan terpaksa bekerja ekstra.

Tekadnya bersatu, yakni dengan semangat gotong royong bisa mengubah status dari tingkat tertinggi pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) ke level terendah.

Level ini merupakan area teraman dalam perang melawan penyebaran COVID-19.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dibentuk pula kelompok sasaran (satgis) hingga tingkat paling bawah.

Pasalnya, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tertanggal 17 September 2020 nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19.

Ia menugaskan Bupati/Walikota untuk membentuk Gugus Tugas Covid-19 Kecamatan dan Kecamatan berdasarkan kebutuhan, karakteristik, dan kearifan lokal daerah.

Kemudian pada tanggal 20 Juli 2021, 23 Tahun 2021 tentang pemekaran PMKM secara mikro dan optimalisasi posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19.

Arahan tersebut ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas COVID-19 dengan menerbitkan Surat Edaran No. 9 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pendirian Posko (Posko) Penanganan COVID-19 Dalam Rangka Aplikasi Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Desa/Kelurakhan (PPKM Mikro).

Atas dasar itu, pemerintah kabupaten/kota menugaskan para kepala Lur dan perangkat desa untuk membentuk satgas di wilayah kerjanya masing-masing.

Gugus tugas tersebut bertugas mencegah, mengobati, merangsang dan mendukung pelaksanaan penanggulangan COVID-19 di tingkat desa dan kecamatan.

Kelompok sasaran teladan

Pemerintah Kota Pontianak menginstruksikan para camat untuk membentuk kelompok kerja di tingkat Kelurakhan.

Satgas juga dibentuk di tingkat Kelurakhan di Kota Pontianak. Pontianak saat ini memiliki 29 pokja subwindow dari enam kecamatan.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono pada Rabu (8/4) meminta kepala desa untuk mengefektifkan gugus tugas, yang mencakup posko (posco) tanggap darurat Covid-19.

Ia berharap tingkat Kelurakhan bisa mengendalikan pandemi COVID-19 di Kota Pontianak karena RT/RW menjadi garda terdepan perjuangan masyarakat melawan pandemi.

Walikota kemudian juga menjadikan Pokja Desa Benoit Melayu Darat (BMD) di Kabupaten Pontianak Selatan sebagai role model atau panutan bagi pokja kelurahan lainnya.

Edi Kamtono menyatakan, data terkait keadaan Kelurakhan hingga tingkat Satuan Wilayah (RT) tersedia di posko Satgas Subbidang BMD.

Ketua Satgas Kelurahan Benoit Melayu Darat, Sutrisno berfoto bersama rombongan Satgas ANTARA/HO-Dokumen Pribadi Kelurahan Benoit Melayu Darat.

Data tersebut meliputi warga terkonfirmasi positif, isolasi mandiri, warga yang bergejala dirawat, meninggal dan sembuh, ujarnya saat meninjau posko PPKM Satgas BMD Kelurahan.

Data yang tersedia berdasarkan Instruksi Standar Operasional Prosedur (SOP) Permendagri Nomor 23 Tahun 2021.

Selain pemetaan penyebaran COVID-19, warga yang divaksin juga tercatat. Langkah tersebut merupakan bagian dari pengendalian penyebaran COVID-19 di daerah tersebut.

Pembatasan Gugus Tugas

BMD Village yang berada di kawasan pertokoan dan pusat kota, tentunya menghadapi kendala dalam memerangi penyebaran COVID-19.

Selain itu, tempat ini memiliki banyak tempat untuk bisnis seperti hotel, perkantoran, restoran dan kafe.

“Oleh karena itu, pengawasan harus dilakukan dalam penerapan protokol kesehatan,” ujarnya lagi.

Untuk itu, Satgas BMD Kelurahan tampaknya menjadi model bagi satgas lain di Kota Pontianak.

Mengenai pilot project, Kepala BMD Sutrisno menyatakan bahwa desa yang diasuhnya memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan kecamatan lain di enam kecamatan tersebut.

“Desa BMD terletak di kawasan pertokoan dan pelayanan yang berada di pusat kota, sehingga berpotensi terkena dampak dan memiliki risiko penularan COVID-19 yang lebih tinggi,” kata Sutrisno saat dihubungi, Jumat (6/8).

BMD Lura Sutrisno menyatakan bahwa gugus tugas COVID-19 di subarea tersebut dibentuk pada 12 November 2020, berdasarkan Perintah Eksekutif No. 72 tahun 2020.

Pontianak Selatan memiliki lima kabupaten, di antaranya Akchaya, Benoit Melayu Darat (BMD), Pangkal Benoit Melayu, Kotabaru dan Paritokaya.

Kegiatan yang dilakukan oleh satgas ini terutama melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat, RT dan RW.

“Selain itu, dengan bantuan petugas dari kecamatan Pusquesmas, Bhabinkamtibmas dan Babinsa, kami juga melakukan tracking dan tracing kontak dekat pasien isomanik (isolasi mandiri) di rumah,” ujarnya.

Satgas BMD Desa juga selalu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan 5 M.

Pihaknya juga mendirikan posko desa COVID-19 sebagai tempat koordinasi dan penyampaian pengaduan/pengaduan terkait masalah COVID-19.

Satgas BMD Kecamatan terdiri dari unsur ASN desa, relawan, petugas dari Pusquesmas, Bhabinkamtibmas, Babins dan tim penggerak PKK desa dalam semangat gotong royong.

“Untuk penanggulangan COVID-19 sendiri, kami berkoordinasi dengan ketua RT/RW yang tergabung dalam satgas di tingkat RW,” kata Lurakh.

Gugus tugas

Ia menyebutkan, dari 5.812 kasus di Kota Pontianak, terdapat 212 kasus terkonfirmasi positif di Desa BMD hingga 5 Agustus 2021.

Dalam hal ini, pekerjaan (kantor) dan cluster keluarga menang. Sebagian besar dari mereka yang dinyatakan positif COVID-19 melakukan isolasi mandiri di rumah.

Untuk menahan kenaikan jumlah kasus tersebut, Satgas kelurahan terus melakukan himbauan dan mengedukasi masyarakat/tokoh agama, pengusaha, RT dan RW.

“Dengan bantuan beberapa pihak, kami juga membagikan masker, penyemprotan disinfektan dan razia kantor (warkop) yang melewati jam kerja atau berkumpul di keramaian,” katanya.

Selain itu, spanduk juga telah dipasang di beberapa lokasi yang mengimbau masyarakat untuk selalu mengikuti protokol kesehatan. Tidak ada batasan waktu untuk tanggung jawab gugus tugas, dan itu akan bekerja sampai COVID-19 terkendali.

Mengenai tanggung jawab dan fungsi satgas kelurahan, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan, jika ada warga dalam satu rumah yang terpapar virus, petugas wajib melacaknya.

Gugus tugas kelurahan juga menentukan apakah pasien diisolasi di rumah atau di bangsal isolasi yang disediakan pemerintah atau dirawat di rumah sakit. Hal ini ditentukan berdasarkan kondisi pasien.

“Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menerapkan pembatasan skala mikro di daerah ini agar tidak menyebar,” kata Edie.

Satgas Kelurakhan saat ini sedang dioptimalkan dengan posko yang mencakup peran Kodama XII/Tanjungpur dan Kodima 1207/BS Pontianak.

Posko tersebut bertujuan untuk mengumpulkan data dan langkah-langkah penanggulangan COVID-19 di wilayah Kelurakhan.

Relawan menyiapkan sembako untuk dibagikan gratis di Dapur Umum Gotong Royong Denpasar, Bali, Minggu (1/8/2021). ANTARA FOTO / Fikri Yusuf / aww. (ANTARA FOTO / FIKRI YUSUF)

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Vick Adisasmito mengatakan, ada beberapa ketentuan untuk menjamin efektifitas operasi posko.

Pertama, mengidentifikasi struktur dan staf yang terdiri dari perangkat desa dan mitra sesuai kebutuhan. Kedua, menentukan lokasi pos, misalnya menggunakan kantor kepala desa atau lapangan atau tempat lain yang dianggap representatif, ketiga, menyiapkan tempat dan prasarana, dan keempat, menilai status zonasi kawasan. luas wilayah.

Di situs resmi Gugus Tugas COVID-19, ia mengatakan bahwa posko berfungsi sebagai fungsi pencegahan, pengobatan, pelatihan, dan dukungan.

Dalam menjalankan fungsinya, posko dapat mengacu pada petunjuk teknis pembentukan dan pengoperasian posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kecamatan.

Peran Posko Kelurakhan/Desa sangat penting dalam memberikan pertolongan pertama kepada orang yang terinfeksi COVID-19.

Perawatan yang baik secara dini dan sedini mungkin dapat menyelamatkan nyawa pasien dan mencegah kematian terkait pengobatan seminimal mungkin.

Menurut Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pontianak, penularan yang terjadi pada Juli 2021 mayoritas berada di klaster keluarga yakni 43,86 persen, disusul 27,65 persen dari perkantoran. Saat mereka beristirahat di fasilitas medis, dll.

Penularan COVID-19 di Pontianak pada penduduk usia 19-39 tahun mencapai 47,04 persen, mereka yang berusia 40-59 – 38,82 persen, dan sisanya 11,58 persen penduduk berusia di atas 60 tahun.

Penduduk berusia antara 19 dan 39 tahun yang terinfeksi COVID-19 biasanya tidak mengalami gejala penyakit. Sementara itu, orang yang berusia di atas 60 tahun memiliki gejala.

Melihat kondisi tersebut, maka perjuangan melawan pandemi COVID-19 harus dilakukan secara bersama-sama, bersinergi dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Agar tenaga kesehatan tidak cepat lelah, keadaan tidak lelah, dan masyarakat tidak bosan bosan. Dengan harapan.

Artikel sebelumyaTim SAR Banda Aceh mengevakuasi seorang warga Filipina dari kapal kargo karena sakit
Artikel berikutnyaPolisi ajak warga Ternate ambil bagian dalam aksi “Vaksinasi Ki Raha Gratis”