Beranda News Teras: Dasar perubahan UUD 1945 harus kepentingan rakyat dan kebangsaan.

Teras: Dasar perubahan UUD 1945 harus kepentingan rakyat dan kebangsaan.

Palangka Raya (ANTARA) – Anggota DPD RI Agustin Teras Narang mengingatkan dan meminta agar rencana perubahan kelima UUD 1945 didasarkan pada kepentingan rakyat, kebangsaan dan memperkuat jalan demokrasi dan kemajuan Negara Kesatuan. Republik Indonesia.

“Amandemen harus mencerminkan kepentingan rakyat. Bukan kepentingan golongan atau sesaat,” ujar Terras saat menjadi penasehat diskusi kelompok DPD RI tentang amandemen UUD 1945 di MPR RI, Jakarta. , Kamis.

Selain itu, lanjutnya dalam keterangan yang diterima di Palangka Raya, harapan amandemen kelima UUD 45 memang benar mengatur dan menyelaraskan serta tidak bertentangan dengan kewenangan DPD RI, DPR RI dan MPR RI. Sebab, parlemen yang kuat harus menjadi mitra utama pemerintah dalam sistem presidensial yang kuat.

Mantan Ketua Komisi II dan III DPR RI ini tidak ingin pergerakan negara ini melambat hanya karena proses politik yang mahal dan lamban. Untuk itu, amandemen harus mengatur kewenangan secara proporsional antara unsur-unsur MPR RI yaitu DPD RI dan DPR RI.

“Perjanjian ini perlu dikelola dengan hati-hati. Ini salah satu kunci proses demokrasi yang sehat,” kata Terras.

Menurut Gubernur Kalteng periode 2005-2015, proses amandemen merupakan konsensus politik dan diatur oleh konstitusi. Semua usulan, pembahasan untuk pengambilan keputusan diatur dengan cermat oleh amandemen keempat konstitusi.

Artinya, penggunaan aturan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya berlaku jika terjadi perubahan kelima, jika ada. Jadi, ini hanyalah masalah bagaimana politisi menggunakan keterampilan mereka untuk mencapai tujuan perubahan.

“Yang terpenting, amandemen harus mencerminkan kepentingan rakyat. Bukan kepentingan golongan atau sesaat,” kata Terras Narang.

Selain Teras Naranga, M. Sükur dari kelompok DPD RI, anggota DPD RI periode 2004-2009, Bambang Surozo, anggota komisi konstitusi Prof. Shyamsul Bahri dan komentator politik Dr. Pangi Särvi Chanyago.

Artikel sebelumyaJunimart Tuntut Minimal Pemilu 2024
Artikel berikutnyaAnggota DPR minta selesaikan kasus kekerasan seksual di Papua